Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat memberi seragam khusus untuk para tersangka kasus korupsi. Ide itu menjadi pro kontra di jagad media.
Bagaimana sebenarnya ide ini di mata pengamat hukum? Apakah perlu ide yang berangkat dari semangat memberi efek jera kepada pelaku korupsi ini diperdebatkan?
Berikut wawancara detikcom dengan pengamat hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana:
Bagaimana tanggapan anda tentang rencana memberi baju khusus pada para tersangka korupsi ini?
Kalau masalah seragam, mesti kita dukung. Apa yang aneh dari seragam tersangka. Toh semua tersangka di tahanan juga pakai seragam yang biru itu. Jadi ide untuk memberi seragam tidak ada yang baru.
Kalau memang sudah ada seragam untuk tersangka, kenapa harus ada seragam khusus?
KPK memberi seragam untuk tersangka itu justru sedang membenarkan yang salah. Selama ini kan para tersangka korupsi tidak pakai seragam. Nah ini mau dikasih baju.
Lalu soal mengapa tidak pakai seragam seperti tersangka lain, ya karena kasus korupsi kan memang khusus. Perlakuan khusus. Wajar kalau seragam juga khusus.
Khusus bagaimana?
Ya kan kita sudah punya KPK yang menjadi lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi, kita punya pengadilan khusus untuk kasus-kasus korupsi, jadi wajar kalau ada seragam khusus untuk tersangka korupsi. Kalau perlu, nanti ada lembaga pemasyarakatan (LP) khusus untuk koruptor.
Kenapa harus dibedakan?
Ya biar pengawasannya lebih jelas saja. Kalau di LP biasa, nanti ada perlakuan pengistimewaan. Ya sama saja.
Bagaimana agar ide ini tidak hangat-hangat tahi ayam?
Ya diimplementasikan. KPK jangan hanya berwacana, jalankan. Tidak usah takut karena menjadi pro kontra.
Apakah aturan itu dapat dijalankan jika benar-benar diberlakukan?
Selama ini KPK konsisten menjalankan aturan yang dia buat. Jadi saya percaya ini akan berjalan kalau dibuat aturannya. Tapi pengawasan juga tetap harus dilakukan dari seluruh elemen masyarakat.
Bagaimana pendapat Anda soal usulan agar keluarga koruptor juga diberi baju khusus?
Apa hubungan keluarga dengan kasus korupsi? Kalau tidak ada, tidak relevan itu pemberian seragam. Apa maksudnya keluarga diberi baju khusus? Agar mereka malu? Itu berlebihan sekali.
Baju khusus itu juga tidak boleh melanggar HAM dan tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Tidak boleh menyebut narapidana, apalagi koruptor. Mereka kan belum terbukti bersalan di pengadilan. Kalau tersangka koruptor nggak apa-apa.(ken/iy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar